Dari Agenda Internasional 2009

Di harian International Herald Tribune (2/1), Mikhail Gorbachev menulis artikel berjudul “A New International Agenda”.
Ya, ia memandang perlu adanya penataan dalam sistem internasional, hingga ada sistem baru yang lebih responsif terhadap pelbagai persoalan yang dihadapi bangsa-bangsa dewasa ini.
Mantan presiden terakhir Uni Soviet itu menyoroti permasalahan yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi. Ia punya keyakinan, dalam bulan-bulan yang akan datang dunia dan politik dunia akan sungguh-sungguh diuji, yaitu
ketika jalan untuk keluar dari krisis akan merupakan proses yang sulit dan menyakitkan.
Yang terlihat sekarang ini adalah dunia memiliki pemimpin yang gagal menanggapi ancaman lama maupun baru secara efektif. Kegagalan ini terutama karena pemimpin dunia tidak mau dan tidak mampu secara
benar mengevaluasi situasi setelah Perang Dingin berakhir dan secara bersama-sama menyusun peta baru.
Barat seolah berpesta dengan kemenangan (mengikuti The Winner’s Complex). padahal, yang terjadi sebenarnya bukan kemenangan satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Yang benar, menurut Gorbachev, berakhirnya
Perang Dingin adalah satu prestasi bersama, disertai dengan tantangan (baru) bersama, keduanya menyerukan adanya perubahan besar. Ternyata, pemikiran itu tak mampu menjawab krisis yang meletup di tahun 2008.
Kesimpulan sementara yang bisa ditarik adalah tantangan global terlalu besar untuk dihadapi hanya oleh satu atau dua pusat kuasa, tetapi perlu kekuatan lain, seperti China, India dan Brasil.
Lalu bagaimana dengan politik dan keamanan? Selama ini kita punya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, sejak Amerika Serikat secara sepihak meluncurkan serbuan ke Irak, Maret 2003, dan sebelumnya
juga ketika kuasa-kuasa besar pemegang veto sering menggunakan hak eksklusif itu untuk membela kepentingan sekutunya, kita sudah merasa bahwa sistem keamanan kolektif yang digagas menjelang berakhirnya PD II tersebut, dan dipertahankan
hingga hari ini, sudah tak mampu menjawab tantangan zaman.
Ketika jet Israel masih terus memborbardir Gaza hari-hari ini, kita tidak melihat sense of emergency di kalangan pemangku keamanan kolektif dunia. Apakah itu pertanda semua telah menyadari bahwa sistem yang ada
dewasa ini sudah tak mampu lagi merespons persoalan yang ada?
Dalam kaitan ini, agenda Internasional 2009 yang relevan adalah kembali meninjau tatatanan keamanan dunia selain tatanan ekonomi yang ada sekarang ini.

Sumber : Kompas, 3 Januari 2009

Tujuh Agenda dan Aksinya

Pemerintah mengumumkan tujuh agenda yang akan diambil untuk mengantisipasi ataupun mengatasi persoalan ekonomi yang bakal muncul tahun ini.
Tujuh agenda itu adalah mengatasi risiko pengangguran baru akibat imbas krisis keuangan global, mengelola inflasi pada batas tertentu, menjaga pergerakan sektor riil, mempertahankan daya beli masyarakat, melindiungi kelompok
yang berada di garis kemiskinan, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, setidaknya mencapai 4,5 persen.
Jika tujuh agenda itu terimplementasikan dengan baik dan benar, serta momentumnya tepat, sebagian masalah akan teratasi. Soalnya, antara agenda dan aksi acapkali ada kesenjangan lebar. Sementara waktu bergulir dan
masalah global terus menggelinding, maka implementasi agenda harus menjadi prioritas utama.
Tujuh agenda itu sendiri tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Persoalan kita memang berputar di sana. Pengangguran, daya beli, kemiskinan, inflasi, pangan dan energi, gerak sektor riil, dan pertumbuhan ekonomi bertali-temali
dan memerlukan penatalaksanaan yang baik dan sesegera mungkin.
Pemutusan hubungan kerja akibat menurunnya permintaan produksi di sektor riil sudah dirasakan oleh ribuan pekerja. Berbagai perkiraan menunjukkan pemutusan hubungan kerja tahun ini bakal terus berlanjut akibat
penurunan utilitas kapasitas produksi industri.
Pada sisi lain, pekerja sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan tambang mengalami hal serupa. Selai permintaan, harga komoditas pun menurun drastis, melemahkan nilai tukar pekerja.
Dalam konteks mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan itulah diperlukan kebijakan untuk melindungi industri, produksi, berikut pasar dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal. Insentif fiskal untuk menggerakkan sektor
riil dan mendongkrak daya beli, sementara belanja pemerintah sangat diharapkan mengucur dalam porsi yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur supaya menciptakan lapangan kerja. Apalgi jika investasi masih bisa dipertahankan,
rasanya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan pemerintah 4,5 persen bisa dicapai.
Syarat lain dan paling penting adalah harmonisasi orkestrasi kabinet. Setiap menteri mengerjakan tugasnya dengan kesungguhan hati di tengah hiruk pikuk masa-masa pemilihan umum. Tidak boleh ada menteri
menonjol sendiri, apalagi merasa supermenteri. Sebaliknya tidak boleh ada yang loyo.
Para gubernur, bupati, dan wali kota hendaknya berinisiatif mengambil peran untuk mempercepat proyek-proyek sesuai dengan jadwal agar tidak terganggu persoalan administratif sepele, atau urusan yang sengaja
diciptakan demi kepentingan sosial.

Sumber: Kompas, 3 Januari 2009