Pemerintah mengumumkan tujuh agenda yang akan diambil untuk mengantisipasi ataupun mengatasi persoalan ekonomi yang bakal muncul tahun ini.
Tujuh agenda itu adalah mengatasi risiko pengangguran baru akibat imbas krisis keuangan global, mengelola inflasi pada batas tertentu, menjaga pergerakan sektor riil, mempertahankan daya beli masyarakat, melindiungi kelompok
yang berada di garis kemiskinan, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, setidaknya mencapai 4,5 persen.
Jika tujuh agenda itu terimplementasikan dengan baik dan benar, serta momentumnya tepat, sebagian masalah akan teratasi. Soalnya, antara agenda dan aksi acapkali ada kesenjangan lebar. Sementara waktu bergulir dan
masalah global terus menggelinding, maka implementasi agenda harus menjadi prioritas utama.
Tujuh agenda itu sendiri tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Persoalan kita memang berputar di sana. Pengangguran, daya beli, kemiskinan, inflasi, pangan dan energi, gerak sektor riil, dan pertumbuhan ekonomi bertali-temali
dan memerlukan penatalaksanaan yang baik dan sesegera mungkin.
Pemutusan hubungan kerja akibat menurunnya permintaan produksi di sektor riil sudah dirasakan oleh ribuan pekerja. Berbagai perkiraan menunjukkan pemutusan hubungan kerja tahun ini bakal terus berlanjut akibat
penurunan utilitas kapasitas produksi industri.
Pada sisi lain, pekerja sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan tambang mengalami hal serupa. Selai permintaan, harga komoditas pun menurun drastis, melemahkan nilai tukar pekerja.
Dalam konteks mengatasi dan mengantisipasi berbagai persoalan itulah diperlukan kebijakan untuk melindungi industri, produksi, berikut pasar dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal. Insentif fiskal untuk menggerakkan sektor
riil dan mendongkrak daya beli, sementara belanja pemerintah sangat diharapkan mengucur dalam porsi yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur supaya menciptakan lapangan kerja. Apalgi jika investasi masih bisa dipertahankan,
rasanya pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan pemerintah 4,5 persen bisa dicapai.
Syarat lain dan paling penting adalah harmonisasi orkestrasi kabinet. Setiap menteri mengerjakan tugasnya dengan kesungguhan hati di tengah hiruk pikuk masa-masa pemilihan umum. Tidak boleh ada menteri
menonjol sendiri, apalagi merasa supermenteri. Sebaliknya tidak boleh ada yang loyo.
Para gubernur, bupati, dan wali kota hendaknya berinisiatif mengambil peran untuk mempercepat proyek-proyek sesuai dengan jadwal agar tidak terganggu persoalan administratif sepele, atau urusan yang sengaja
diciptakan demi kepentingan sosial.
Sumber: Kompas, 3 Januari 2009
